PENYERAHAN SK HUTAN DESA

PENYERAHAN SK HUTAN DESA OLEH GUBERNUR

Sungai Nibung – Rapat POKJA Percepatan Perhutanan Sosial dan Pencanangan Gerakan aksi menanam pohon Provinsi Kalimantan Barat  dari tanggal 9 – 10 November 2017 di kantor Gubernur Kalimantan Barat, sekaligus penyerahan SK Hutan Desa Sungai Nibung yang diterima oleh Ketua LPHD Abdul Hadi.

Hutan Desa  pada prinsipnya adalah Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, Hutan Desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan harapan sebagai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Semua aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat terkait pengelolaan sektor kehutanan tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lampau.

Yang perlu diketahui secara tegas adalah bahwa hutan desa itu merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat lembaga desa, sehingga untuk menerapkan pengelolaan hutan desa harus berlandaskan aturan hukum negara dan atau kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu hutan desa memiliki beberapa kriteria, diantaranya:

  1.  Kawasan hutan desa berada dalam kawasan hutan negara seperti hutan lindung dan hutan produksi
  2.  Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan untuk bentuk pengelolaan lain
  3.  Kawasan hutan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.
Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan